Demokrasi Hybrid: Ketika TikTok Menentukan Narasi Politik

Oleh: Kaso Rajab

Di usia 27 tahun, saya sering merasa berada di dua dunia: satu dunia yang rapi, penuh prosedur dan dokumen; satu lagi bergerak cepat, penuh video 15 detik yang bisa berubah menjadi bahan obrolan publik dalam beberapa jam saja. Ketika melihat bagaimana isu-isu politik bermunculan dan menghilang di timeline, saya sadar bahwa cara orang memahami demokrasi sudah benar-benar berubah. Kalau dulu informasi politik datang lewat baliho atau koran, sekarang muncul dari potongan video yang kadang terlalu singkat untuk menjelaskan apapun, tapi cukup kuat untuk membentuk persepsi.

Platform seperti TikTok dan Reels sudah menjadi arena politik, meski tidak pernah dirancang khusus untuk itu. Narasi politik yang muncul di sana bukan hanya soal kampanye, tapi juga cara orang membahas pelayanan publik, uneg-uneg tentang pemerintah, sampai rumor-rumor kecil yang mendadak dipercaya banyak orang. Yang membuat saya sedikit khawatir adalah bagaimana format video pendek mendorong pesan yang cepat, emosional, dan mudah ditangkap, sementara penjelasan yang utuh justru kalah bersaing.

Hal ini menciptakan tantangan baru bagi lembaga seperti KPU. Informasi resmi sering berjalan di jalur yang berbeda dengan informasi viral. Di dunia nyata, kami punya prosedur dan mekanisme yang harus dijelaskan secara runtut. Di dunia digital, penonton hanya bertahan beberapa detik sebelum mereka scroll. Dan jujur, kadang saya bertanya-tanya: bagaimana pesan yang panjang dan teliti bisa bersaing dengan video yang penuh musik dan transisi cepat?

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa media sosial, terutama platform video, memiliki dampak signifikan terhadap pilihan pemilih muda. Sebagai contoh, studi Political Messages On Social Media And Gen Z's Choice In The 2024 Presidential Election menemukan bahwa sekitar 70,9% responden menganggap media sosial sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan, dan dari pengguna platform itu, TikTok disebut sebagai yang paling berpengaruh. Di ranah akademik dan jurnal, ada juga riset yang menggarisbawahi peran TikTok dalam jurnal berjudul Viral Politics and Platform Power: TikTok’s Role in Shaping Electoral Discourse in Southeast Asia. Video pendek selalu lebih unggul melewati media tradisional.

Masalahnya bukan hanya soal preferensi atau opini, tetapi soal akses informasi dan kualitas literasi politik. Di banyak penelitian tentang pemilih muda, ditemukan bahwa penggunaan media sosial berkorelasi dengan peningkatan partisipasi politik, tetapi juga disertai tantangan mis-/disinformasi, framing yang simplistik, dan polarisasi. Bagaimana jika pemilih membuat keputusan berdasarkan potongan video, rumor, atau konten yang sengaja dibumbui sensasi?

Mungkin inilah titik krusialnya: demokrasi kita tidak lagi sepenuhnya berada di ruang fisik seperti TPS atau ruang rapat. Ia bergeser ke platform yang punya algoritma tersendiri. Algoritma yang tidak peduli siapa yang benar, tetapi siapa yang lebih menarik. Dan mau tidak mau, penyelenggara pemilu harus merespons realitas ini.

Saya tidak bilang bahwa semuanya harus serba digital atau serba cepat. Tapi ada beberapa hal yang masuk akal untuk dicoba.

Pertama, informasi resmi sebaiknya mengikuti pola komunikasi yang sudah akrab dengan pemilih muda. Bukan berarti semua hal harus dibuat dramatis atau penuh efek visual. Cukup informasi yang jelas, pendek, dan langsung ke inti. Kadang satu video penjelasan sederhana jauh lebih efektif daripada satu poster yang penuh tulisan.

Kedua, perlu ada mekanisme respons cepat ketika muncul kebingungan atau misinformasi. Tidak harus selalu dalam bentuk klarifikasi panjang. Kadang penegasan satu kalimat dalam format yang mudah dibagikan sudah cukup untuk meredam salah paham.

Ketiga, data yang kita miliki sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi layanan yang lebih ramah pengguna. Informasi seperti jam aman berkunjung ke TPS, alur singkat pemungutan suara, atau peringatan sederhana tentang batas waktu pendaftaran dapat dibungkus menjadi visual pendek yang membuat orang merasa terbantu, bukan dibebani.

Saya tahu langkah-langkah seperti ini tampak kecil, tapi perlahan bisa membangun kehadiran lembaga publik di ruang digital dengan cara yang lebih membumi. Demokrasi tidak hanya bicara soal memilih, tetapi juga soal bagaimana warga merasa terlayani dan mendapatkan informasi yang layak.

Pada akhirnya, saya melihat demokrasi hari ini sebagai sesuatu yang hybrid: sebagian berlangsung di ruang fisik yang resmi, sebagian lagi di ruang digital yang sangat cair. Jika keduanya tidak saling terhubung, maka akan muncul jarak antara apa yang publik percayai dan apa yang lembaga negara coba jelaskan. Dan jarak semacam ini bisa melebar dengan sangat cepat.

Saya percaya bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan proses yang jujur dan adil, tetapi juga komunikasi yang manusiawi. Informasi yang mudah dicerna, bukan membingungkan. Informasi yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Jika kita bisa menempatkan itu sebagai prioritas, mungkin demokrasi kita bisa tetap kokoh, bahkan di tengah arus cepat video 15 detik yang tak pernah berhenti muncul di layar.

Referensi:

https://journal.idscipub.com/index.php/communica/article/view/753

https://journal.pascasarjana-unpas.web.id/index.php/pascidev/article/view/166

https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/6573