Bekasi, kab-bekasi.kpu.go.id_KPU Provinsi Jawa Barat mengajak jajaran badan adhoc untuk gencar melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Reza Alwan Sovnidar, Kadiv Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Barat dalam acara Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024 yang dihelat KPU Kabupaten Bekasi pada Jumat (16/5/2023).

Reza menegaskan, badan adhoc seperti PPK, PPS dan KKPS sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu memiliki tugas membantu KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Untuk itu, setiap anggota PPK dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepemiluan.

“Menjadi keharusan bagi setiap penyelenggara pemilu untuk meningkatkan wawasan pengetahuan kepemiluan agar dapat memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada semua lapisan masyarakat tentang pemilu serentak 2024, “ katanya.

Menurutnya, kesuksesan pemilu bukan hanya diukur dari jumlah partisipasi pemilih yang datang ke TPS, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin saat membuka acara mengingatkan kepada para PPK agar selalu menjaga soliditas dan kekompakan sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan secara profesional.

“Tanggungjawab kita adalah memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung lancar dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Seluruh tahapan pemilu agar disosialisasikan secara masif kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial maupun kegiatan tatap muka, “ pesanya.

Selain Reza, turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut aadalah Kepala Badan Kesbangpol Encep S Jaya dan Ketua Bawaslu Syaiful Bachri. Keduanya menekankan pentingnya PPK menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Rapat koordinasi diikuti oleh anggota PPK dari 23 kecamatan, yakni koordinator bidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarkat dan koordinator bidang hukum, pengawasan dan SDM. [Red]