Oleh: Hasan Badriawan
(Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bekasi)

Demokrasi dari Akar Rumput - Demokrasi Indonesia sejatinya tidak hanya hidup di ruang politik nasional atau parlemen, tetapi tumbuh dan berakar di tingkat paling bawah di desa. Demokrasi di Indonesia bukan hanya persoalan politik tingkat nasional, tetapi juga tumbuh dari dinamika masyarakat di tingkat lokal. Pemilihan kepala desa (Pilkades) menjadi salah satu bentuk paling nyata dari praktik demokrasi elektoral lokal yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Melalui Pilkades, rakyat belajar menggunakan hak politiknya secara langsung dan menentukan pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan di tingkat desa. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan, melainkan dari seberapa bermakna partisipasi rakyat dan seberapa baik prosesnya berlangsung. Seperti demokrasi melalui Pilkades, masyarakat belajar secara langsung tentang arti partisipasi, tanggung jawab politik, dan pentingnya kepemimpinan yang berbasis pada kepercayaan publik. Proses ini sesungguhnya merupakan laboratorium demokrasi rakyat, tempat di mana nilai-nilai demokrasi diuji dalam konteks sosial yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik makna ideal itu, praktik demokrasi lokal kita belum sepenuhnya lepas dari berbagai problem klasik “politik uang”, konflik sosial, hingga netralitas aparat. Demokrasi lokal masih sering dimaknai sebatas kompetisi merebut jabatan, bukan kompetisi gagasan untuk kemajuan bersama.

Demokrasi Elektoral Lokal dan Pilkades sebagai Fondasi Demokrasi - Demokrasi elektoral lokal adalah bentuk penerapan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Pilkades menjadi manifestasi paling konkret dari prinsip tersebut, di mana masyarakat desa menentukan pemimpinnya secara langsung melalui mekanisme pemilihan yang bebas dan adil. Pilkades bukan sekadar rutinitas politik lima tahunan, tetapi merupakan wadah pembelajaran politik yang membentuk kesadaran warga akan pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pembangunan. Melalui Pilkades, masyarakat berlatih menilai visi dan misi calon pemimpin, mengenali karakter mereka, dan memahami konsekuensi dari pilihan politik yang diambil. Dengan demikian, Pilkades berperan sebagai ‘sekolah politik rakyat’ yang menanamkan nilai partisipasi dan tanggung jawab demokratis.

Politik Desa sebagai Cermin Demokrasi Nasional - Kualitas demokrasi nasional akan sulit maju bila demokrasi di tingkat lokal masih rapuh. Pilkades seharusnya menjadi dasar pendidikan politik bagi warga agar memahami makna sejati kedaulatan rakyat. Dari sinilah akan lahir generasi pemilih yang rasional, kritis, dan tidak mudah diperdaya oleh politik transaksional. Sayangnya, demokrasi sering kali berhenti di bilik suara. Setelah pemilihan, warga cenderung kembali apatis karena merasa tidak memiliki peran dalam proses pemerintahan desa. Padahal, demokrasi tidak berakhir saat suara dihitung, tetapi justru dimulai saat rakyat mengawal jalannya kekuasaan. Dengan pelaksanaan Pilkades yang sehat akan melahirkan pemimpin lokal yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat. Sebaliknya, Pilkades yang diwarnai kecurangan hanya akan menciptakan ketidakpercayaan publik dan merusak semangat partisipasi politik masyarakat.

Membangun Demokrasi Elektoral yang Bermakna - Demokrasi elektoral lokal tidak boleh berhenti sebagai ritual lima tahunan. Ia harus menjadi proses berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik warga dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan. Beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan untuk memperkuat demokrasi elektoral lokal, perlu dilakukan langkah strategis yang bersifat menyeluruh. Pertama, meningkatkan pendidikan politik
masyarakat agar warga memahami pentingnya partisipasi rasional. Kedua, memperkuat regulasi dan pengawasan agar setiap tahapan pemilihan berjalan transparan dan bebas dari praktik curang. Ketiga, menegakkan netralitas aparat di semua tingkatan. Selain itu, penting membangun budaya politik deliberatif, yaitu politik yang mendorong dialog dan musyawarah serta gotong royong agar perlu dihidupkan kembali sebagai nilai khas demokrasi Indonesia yang membedakannya dari sekadar kompetisi elektoral. Tentu dengan demikian, Pilkades tidak hanya melahirkan pemimpin, tetapi juga membentuk karakter politik masyarakat yang lebih dewasa dan kritis.

Tantangan dan Realitas Demokrasi Lokal - Meskipun Pilkades menjadi simbol partisipasi rakyat, praktik di lapangan masih menyimpan banyak tantangan. Fenomena politik uang, fanatisme kelompok, rendahnya literasi politik, dan lemahnya netralitas aparat desa sering mencederai nilai demokrasi itu sendiri. Tidak jarang, Pilkades justru menjadi sumber konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal masih perlu dibimbing agar tidak hanya formalitas prosedural, tetapi juga substantif dalam arti mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan warga. Selain itu, banyak masyarakat yang masih memandang pemilu sebagai ajang transaksional, bukan sarana perjuangan gagasan. Kondisi ini menandakan bahwa pendidikan politik dan kesadaran kritis warga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa ini.

Dari Desa untuk Demokrasi Indonesia - Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya sedang diuji di tingkat lokal. Jika desa mampu menjadi ruang demokrasi yang sehat, maka bangsa ini memiliki pondasi yang kuat untuk melahirkan pemilu nasional yang berintegritas. Penguatan demokrasi elektoral lokal berarti menanam benih demokrasi yang hidup bukan demokrasi yang hanya hadir di musim pemilihan. Dari desa, nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat tumbuh menjadi budaya politik baru yang lebih matang dan berkeadaban.
Penguatan demokrasi elektoral lokal merupakan pondasi bagi kualitas demokrasi nasional. Pilkades yang diselenggarakan secara jujur, adil, dan partisipatif akan melahirkan pemimpin yang legitimate dan dipercaya masyarakat. Dari proses ini, terbentuk budaya politik yang sehat dan kesadaran kolektif akan pentingnya kedaulatan rakyat. Sebaliknya, jika demokrasi di desa rapuh, maka demokrasi nasional pun akan mudah goyah. Oleh karena itu, memperkuat demokrasi lokal berarti menanam benih demokrasi sejati yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari desa, demokrasi Indonesia menemukan makna dan kekuatannya yang sesungguhnya. Dari sinilah kita dapat berkata bahwa penguatan demokrasi nasional dimulai dari Pilkades yang bermartabat